Proletariat

   PADA suatu hari di tahun 2010, seorang perempuan dari Utara membayar lebih dari satu juta dolar untuk membeli beberapa ekor anjing.

   Dan kita tercengang: Cina bukan lagi Mao. Saya tak tahu masih adakah orang di sana yang ingat Mao Zedong yang pernah berbicara berapi-api tentang ”proletariat”, ”proletariat gelandangan”, dan ”semi-proletariat”, kelompok miskin yang akan membebaskan Cina dari ”keadaan setengah feodal dan setengah kolonial”.

   Tampaknya kini yang membebaskan—atau yang menjerat?—adalah uang dan hasrat, dan dengan itu banyak batas diterobos. Perempuan dari Utara itu, seperti ditulis China Daily, pada hari itu mengirimkan 30 mobil Mercedes-Benz ke bandara untuk menjemput hewan yang dipesannya.

   Ia pasti salah seorang dari 835.000 orang miliarwan yang ada di Republik Rakyat yang berpenduduk sekitar 1.330.000.000 ini. Ia pasti bagian dari 0,06 persen warga yang hidup berkelimpahan dan tak merasa berdosa atau rikuh di negeri yang setengah abad yang lalu diguncang ”Revolusi Kebudayaan Proletar” itu.

   Setengah abad yang lalu itu para pengikut Mao yang militan bahkan siap membunuh seekor babi yang dimiliki tetangga dengan granat; babi itu tanda kelas ”borjuis”. Pada awal abad ke-21 sekarang orang berduit membayar dengan harga mahal anjing jenis Mastiff Tibet.

   Walhasil, kita tak pernah paham benar bahwa Cina masih menganggap diri ”komunis” tapi hidup dengan ketimpangan sosial yang demikian tajam.

  Tentu harus dicatat, indeks Gini, yang menunjukkan ketimpangan itu, di Cina sudah mulai menurun. Kini angkanya sekitar 40,8. Tetapi dibandingkan dengan itu, Indonesia sedikit lebih baik: 39,4. Tak meratanya pembagian kekayaan di Cina bahkan kurang-lebih sama dengan keadaan di negeri kapitalis yang paling timpang, yakni Amerika Serikat, dan jauh lebih buruk ketimbang Inggris, yang mencatat koefisien Gini 36.

   Agaknya bayang-bayang Marx tak pernah berkelibat lagi di Mausoleum Mao di Beijing. Marx menganggap milik privat (anjing Mastiff, mobil Mercedes-Benz, babi kurus, atau sepetak tanah) sebagai sumber keterasingan manusia dari proses kerja. Ia pernah mengumandangkan bahwa justru kaum buruh—yang tak punya apa-apa, kecuali ”rantai yang membelenggunya”—yang akan jadi pelopor penggerak ke masa depan yang bebas dari keterasingan. Tapi di Cina kini Marxisme telah jadi benda museum prasejarah. Dan kita tak tahu lagi di mana pula mereka, proletariat.

   Sejak mula sebenarnya ”proletariat” memang sebuah kelas sosial yang ganjil di Cina. Dalam sebuah tulisan pada 1926, ”Analisis Kelas dalam Masyarakat Cina”, Mao mengakui, proletariat hanya berjumlah dua juta. Buruh industri itu terutama bekerja di kereta api, pertambangan, pengangkutan laut, tekstil, dan pembuatan kapal, ”dan sejumlah yang sangat besar di antaranya diperbudak dalam perusahaan modal asing”. Tapi, sebagaimana layaknya seorang Marxis sejati, Mao percaya, kelas buruh ini ”yang paling progresif” pantas jadi ”kekuatan memimpin dalam gerakan revolusioner”.

   Sebab, berbeda dengan kalangan lain, buruh industri tinggal dan bekerja memusat, di sekitar lokasi yang sama. Lebih penting lagi, tulis Mao, ”mereka telah kehilangan alat produksinya, tinggal punya dua tangan saja…”.

   Tapi persoalan yang timbul segera setelah itu: bagaimana kelas buruh, dalam posisi bukan mayoritas, dapat menggunakan cara pandang mereka yang menurut Marxisme bersifat istimewa, untuk jadi standar masyarakat umumnya?

Kita tahu, Mao—setelah Lenin—menganggap penting bukan hanya buruh, tapi juga peran petani untuk menggerakkan Revolusi. Mao tak akan mengatakan orang-orang pedalaman itu bagian dari apa yang disebut Marx sebagai ”kedunguan dusun”. Tapi para petani, juga yang paling tak berpunya, selalu ingin punya tanah. Mereka bagaimanapun tak ingin merayakan heroisme kaum yang tak punya apa-apa.

   Hasrat itu, ”borjuis” sifatnya, pada akhirnya memang tak teredam. Kita tak bisa mengatakan bahwa kodrat manusia adalah ingin empunya dan makin rakus, tapi Marx punya kesalahan ketika ia menganggap milik pribadi dengan sendirinya penyebab alienasi manusia, ketika manusia mengutamakan apa yang jadi miliknya dan tak lagi jadi tuan dari benda dan kerja.

  Dalam perkembangan politik Cina, alienasi justru berlangsung ketika manusia merunduk di hadapan buah tangannya sendiri yang lain—kali ini bukan milik diri sendiri, melainkan justru sesuatu yang hampir sepenuhnya sosial: tata simbolik—kata, slogan, dan doktrin. Juga organisasi, baik dalam bentuk kontrol kehidupan sehari-hari dari unit tetangga maupun, lebih agung lagi, Partai Komunis.

   Di Cina, kediktatoran proletariat berbeda dari yang dibayangkan Marx. Ketika ia menyusun teori sejarahnya, Marx memperhitungkan bahwa pada suatu tahap perkembangan kapitalisme, proletariat akan jadi golongan yang melimpah. Borjuis kecil akan dicaplok borjuis besar dan, seperti kaum buruh, akhirnya tak punya apa-apa lagi. Yang papa jadi mayoritas.

   Tapi, dengan jumlah kaum buruh industri yang begitu kecil di tengah kaum yang lain, yang terjadi adalah kediktatoran yang cemas. Ia harus defensif dan ofensif sekaligus. Ia harus meyakinkan. Ia harus ketat, dalam manajemen tubuh dan pikiran orang ramai.

   Akhirnya ia jebol juga. Partai boleh tetap berkuasa, tetapi etos proletariatnya telah dihapus. Pembebasan ternyata bukan datang dari mereka yang tak punya apa-apa, tapi dari punya dan keinginan untuk punya.

   Bersama itu, segala yang ganjil dan gila-gilaan pun bisa terjadi, juga sebuah alienasi lain: 30 mobil Mercedes-Benz untuk menjemput anjing….

   Mungkin sesekali kita perlu bertanya, bagaimana dengan milik dan bukan-milik manusia bisa bebas.

Doc : Pojok Tempo