Merahnya HR, Merahnya Lekra

  Merahnya HR, Merahnya Lekra

 

SUNGGUHPUN Harian Rakjat (HR) lekat dengan nama Njoto, ia bukan pendiri corong resmi Partai Komunis Indonesia tersebut. Pendirinya Siauw Giok Tjhan (1914-1981), wartawan majalah Liberty dan Pemuda. Ia anggota Konstituante, pendiri Baperki, organisasi massa warga keturunan Tionghoa yang kemudian dilarang pasca-G30S.
Pertama kali terbit pada 31 Januari 1951 dengan nama Suara Rakjat, Harian Rakjat memiliki jargon nyaring: "Untuk rakjat hanja ada satu harian, Harian Rakjat." Giok Tjhan memimpin Harian Rakjat dua tahun pertama, kemudian digantikan Njoto hingga akhir hayat.
Di tangan Njoto, yang kemudian diangkat sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda, HR dengan oplah yang diklaim sebesar 60 ribu eksemplar adalah pendukung kebijakan partai. Harian Rakjat tak ubahnya pamflet; tak ada edisi yang muncul tanpa kata "rakjat" dan dukungan pada Manifesto Politik Soekarno. Bahasa yang digunakan, seperti dibahas penulis Lekra, Busjari Latif, dalam artikelnya di Harian Rakjat, adalah bahasa yang "hemat, lintjah, dan terus terang sesuai kerangka Marxisme/Leninisme
Dalam buku kecil Pers dan Massa, kumpulan pidato Njoto saat ulang tahun Harian Rakjat 1956-1958, Njoto membandingkan surat kabar itu dengan Pravda, koran partai komunis Uni Soviet. Harian Rakjat disebutnya memiliki keunggulan utama, yakni para "korespondennja jang lahir dari tengah-tengah massa". Artinya, setiap buruh, setiap pelajar, dan setiap orang bisa jadi koresponden.
Dalam periode 1950-an itu Harian Rakjat memberikan ruang luas bagi karya seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang didirikan Njoto dan dua petinggi PKI D.N. Aidit dan A.S. Dharta serta seorang tokoh Murba, M.S. Ashar. Lekra lahir pada tahun yang sama dengan Harian Rakjat, ketika dirasakan gemuruh semangat revolusi mulai mengendur. "Bahwa Rakjat adalah satu-satunja pentjipta kebudajaan dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh Rakjat," begitu tertulis dalam Mukadimah Lekra
Njoto, yang biasa menulis esai dan puisi, berdansa waltz dan foxtrot, serta meniup saksofon, sangat piawai memainkan peran utama di dua entitas kiri itu. Di Harian Rakjat, salah satu tugasnya sebagai pemimpin redaksi adalah menulis editorial koran. Menurut Martin Aleida, wartawan Harian Rakjat yang selamat dari pembantaian dan pemenjaraan, kadang ia menulis di kantor, meski sering menitipkannya lewat kurir. Njoto juga sering membantu merumuskan sudut pandang (angle) bagi artikel Harian Rakjat.
Sedangkan di Lekra, menurut Sabar Anantaguna, teman sekolah Njoto di Jember yang kemudian menjadi pengurus Lekra pusat, Njoto tahu bagaimana melayani seniman yang tak mau diatur dan dikomando. Dia sering hadir dalam rapat Lekra, meski tak banyak bicara. Kalau setuju, kata Anantaguna, Njoto diam. Kalau kurang setuju, Njoto baru angkat bicara dan selalu bilang, "Apa itu sudah yakin? Coba dipikir lagi," Anantaguna menirukan Njoto.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

A.M.Hanafi Menggugat

    A.M.Hanafi Menggugat   Pendahuluan BAB  1 Berangkat ke Havana, Kuba "Menyelam' Mutiara di Laut Karibia"   19 Desember 1963. Hari itu, sesudah resmi dilantik oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar Berkuasa Penuh R.I. untok Republik Kuba di Havana, saya dipersilakan menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan di samping tandatangan Presiden Sukarno. Saya juga harus menandatangani surat sumpah jabatan, bersetia kepada Republik Indonesia yang berazas-tujuan Pancasila dan UUD '45. Ternyata kemudian hal ini adalah ironi kehidupan saya yang kedua. Ironi kehidupan saya yang pertama, ialah ketika saya di tahun 1937 berhenti menjadi pegawai pemerintah Belanda di Bengkulu, karena memilih jalan hidup berjuang bersama dengan Bung Karno yang ketika itu dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu. Siapa kira, sopo nyono, hari itu saya telah melangkahkan kaki untuk menempuh jalan perjuangan untuk bangsa dan tanah airku melalui masa ...
Baca selengkapnya

Menyingkap Kabut Halim 1965

   Menyingkap Kabut Halim   Selama lebih dari 30 tahun sejak peristiwa G30S/PKI, opini publik yang terbentuk oleh pernyataan elit pimpinan militer dan pemerintahan Orde Baru, telah menyudutkan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Pernyataan-pernyataan tersebut bagai memvonis seakan-akan Pangkalan Angkatan Udara (PAU) Halim Perdanakusuma menjadi markas pusat G30S/PKI dan seolah-olah AURI terlibat.     Tanggal 9 November 1999 diluncurkan buku Menyingkap Kabut Halim 1965 (Sinar Harapan, 1999). Ini merupakan upaya Perhimpunan Purnawirawan AURI untuk menceritakan apa yang terjadi di PAU Halim Perdanakusuma pada hari-hari sekitar 1 Oktober 1965. Tiupan angin segar reformasi telah menggugah sebagian purnawirawan AURI, pelaku sejarah sekitar 1 Oktober 1965 untuk menguak kabut di pangkalan angkatan udara tersebut, sehingga memberi informasi baru kepada publik yang selama ini didominasi oleh versi tertentu peristiwa pahit tersebut yang...
Baca selengkapnya

Manifest

  Di bulan Agustus 1963, sebuah dokumen ditulis dan diumumkan: ”Manifes Kebudayaan”. Ia dengan segera menimbulkan kontroversi yang heboh. Isinya dianggap ”kontrarevolusioner” oleh Lekra dan organisasi-organisasi kebudayaan dan politik yang diakui pemerintah waktu itu. Kemudian juga oleh Presiden Soekarno.    Pada 8 Mei 1964, dokumen itu—kemudian disebut dengan ejekan ”Manikebu” —dinyatakan ”terlarang” . Para penandatangannya, umumnya sastrawan, tak boleh menerbitkan karya mereka di mana saja. Di masa ”demokrasi terpimpin” , yang sudah membredel sejumlah surat kabar dan majalah dan memenjarakan sejumlah orang, misalnya Mochtar Lubis, larangan itu punya efek yang tak main-main. Jika hari ini saya menulis tentang dokumen itu bukan untuk mengungkapkan lagi represi yang terjadi masa itu. Saya menulisnya karena sebentar lagi 17 Agustus.    Inilah tanggal ketika kita umumnya mengingat apa yang diharapkan dari kemerdekaan yang direbut dan rep...
Baca selengkapnya